KILASRIAU.com - Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, menganugerahkan Paritrana Award kepada 12 Provinsi, 11 Kabupaten/Kota, 3 Desa, serta 13 pelaku usaha yang dinilai sukses mendukung implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Bertempat di Plaza BPJAMSOSTEK, Kuningan, Jakarta, Penganugerahan Paritrana Award tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah mengakselerasi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial bagi pekerja Indonesia secara menyeluruh.
Berdasarkan hasil seleksi tim penilai di tingkat Provinsi, Pusat dan Nasional, yang di dalamnya terdiri dari unsur pemerintah, ahli jaminan sosial, ahli hukum, ahli kebijakan publik, ahli ekonomi, wakil pengusaha dan wakil serikat pekerja. Provinsi Riau berhasil memenangkan Paritrana Award Tahun 2024 untuk kategori Pemerintah Provinsi Terbaik Coverage Tahun 2024 zona Sumatera.
Dalam keterangannya, Kepala Kantor Wilayah Sumbarriau Kepri, Eko Yuyulianda mengaku sangat bangga atas pencapaian ini, ia mengatakan bahwa pencapaian prestasi ini merupakan hasil kinerja pihak khususnya Pemerintah Provinsi Riau yang patut untuk dibanggakan dan disyukuri bersama.
“Pertama-tama saya mewakili pihak BPJS Ketenagakerjaan, mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Riau yang berhasil meraih Penghargaaan Paritrana Awarad Tahun 2024, dan kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Riau atas peran aktifnya dalam mendukung perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Provinsi Riau” ungkapnya
Dirinya mengungkapkan Penerima award dalam ajang ini merupakan pihak-pihak yang memiliki komitmen tinggi dalam memberikan perlindungan kerja di wilayahnya masing-masing, termasuk kepada pekerja rentan, karena salah satu indikator dalam penilaian Paritrana Award adalah tingginya kepedulian dan partisipasi aktif semua pihak dalam mendorong terciptanya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan
”Salah satu bentuk bentuk komitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perlindungan jaminan sosial, Pemprov Riau telah memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan di wilayah Provinsi Riau Melalui Program Perlindungan Untuk Pekerja Rentan (PULUT KETAN)”,pungkasnya.
Program yang diiniasi oleh Pemprov Riau dan BPJS Ketenagakerjaan ini telah memberikan perlindungan kepada pekerja rentan di Provinsi Riau sebanyak 147.915 tenaga kerja. di mana seluruh peserta diikutsertakan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) menggunkan dana APBD Provinsi Kabupaten dan Kota .
Selain Pemerintah Provinsi Riau, Eko juga mengatakan bahwa terdapat beberapa pemenang peraih paritrana Award dari kategori lainya yang berasal dari wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau yang meliputi Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.
Untuk Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota zona Sumatera, Kabupaten Kepulauan Mentawai (Sumatera Barat) berhasil menjadi Pemenang sebagai Kabupaten/Kota Terbaik Inovasi. Untuk Kategori Sektor Perdagangan dan Jasa, RS. Awal Bros Pekanbaru (Riau) berhasil menjadi Pemenang sebagai Badan Usaha Terbaik Sektor Jasa Kesehatan
Sedangkan untuk kategori Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Toko Kripik Balado Christine Hakim (Sumatera Barat) dan Warung Makan Yongkee Istimewa Soup Seafood (Kepulauan Riau) berhasil menjadi yang terbaik di tingkat Nasional
Tak lupa Eko menyampaikan rasa terima kasih sekaligus mengapresiasi peran aktif seluruh pihak dalam mendukung perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja. Ia menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan program pemerintah yang wajib dilaksankan, karena hal itu merupakan hak normative para pekerja untuk mendapatkan perlindungan jaminan social, sehingga diperlukan dukungan dari pemerintah, stake holder dan pihak – pihak terkait lainya dalam mewujudkan hal tersebut.
"Dengan adanya Penghargaan Paritrana Award ini diharapkan memberi pengaruh positif kepada seluruh pihak, serta menjadi pemicu semangat yang dapat memotivasi untuk terus mendukung implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja. Selain itu, penghargaan ini diharapkan dapat mendukung harmonisasi seluruh regulasi yang ada terkait jaminan sosial dan bagi perusahaan agar mendukung tertib administrasi data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, ” tutupnya.